Jelaskan struktur pemerintahan kerajaan bali

Struktur Pemerintahan di Bali

Struktur Pemerintahan

Sebagaimana layaknya provinsi lain di Indonesia, Provinsi Bali juga memiliki struktur pemerintahan yang sama, dimulai dari gubernur hingga camat. Secara administratif, pemerintahan hampir sama dengan provinsi lain. Tetapi mulai dari kepala desa hingga struktur terbawah, agak berbeda dengan daerah lain. Kalau dalam struktur pemerintahan resmi, strukturnya adalah kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW kemudian ketua RT.
Di Bali sedikit berbeda. Struktur administratifnya adalah kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan dan yang terbawah adalah Kelian Banjar. Banjar mirip dengan kampung, bisa terdiri dari 50-200 KK (kepala keluarga), keanggotaannya biasanya bersifat turun temurun. Untuk struktur pemerintahan adat, tiap desa di bali dipimpin oleh bendesa adat (kelian desa) yang kedudukan hampir setara dengan kepala desa/lurah, hanya saja bendesa adat adalah pemimpin adat yang bertugas untuk menjalankan awig-awig (undang-undang adat) di desa bersangkutan.
Di bawah bendesa adat, ada kelian adat/kelian banjar. Di beberapa banjar di Bali, jabatan antara kelian banjar dan kelian adat biasanya dirangkap oleh satu orang, namun ada juga yang membedakannya. Dalam satu desa administratif bisa terdapat beberapa desa adat. Maksudnya adalah desa A bisa terdiri dari desa adat B, desa adat C dan desa adat D. Hal ini kaitannya dengan historis. Desa adat sudah ada sejak zaman kerajaan, setelah berakhirnya era kerajaan, maka pemerintah republik membentuk desa administratif.